Menurutnya, Habib Rizieq beserta tokoh lainnya dianggap sebagai orang-orang yang membahayakan Pemerintah dengan keberhasilannya mengumpulkan 1.5 juta umat dalam aksi 212 tahun lalu.
"Sebagai ancaman, dilakukanlah berbagai aneka macam upaya untuk membungkam gerakan GNPF MUI dan tokoh-tokohnya termasuk Habib yang mana dikhawatirkan Pemerintah, bisa menghadirkan masyarakat sebanyak itu bisa membahayakan bagi mereka," ungkapnya, kepada RMOLSumsel, kemarin.
Kemudian, kata Sobri, dibuatlah berbagai macam fitnah, untuk mengkriminalisasi Habib Rizieq seperti tuduhan menista agama, menodai lambang negara, fitnah menyerobot lahan perhutani, kemudian juga termasuk kasus terakahir yang lagi ramai yakni perselingkuhan.
"Itu adalah pembusukan citra Habib Rizieq dalam rangka supaya umat ini tidak lagi patuh apa kata beliau. Ini semuanya satu paket, dalam rangka mengebiri gerakan kaum muslimin," ujarnya.
Sobri menerangkan, secara tegas melalui juru bicaranya, Firza sudah mengklarifikasi bahwa tidak pernah melakukan chating, melakukan pose seperti yang diisukan, tidak pernah berselingkuh ataupun juga tidak pernah berhubungan seperti yang beredar di media massa.
Namun, oknum-oknum tertentu terus berupaya menekan agar kasus tersebut dapat dikaitkan, dengan terus mencari kesalahan seakan-akan peristawa itu benar terjadi.
"Untuk itu beliau akan menuntut orang yang berbuat fitnah keji tersebut dan dia minta diproses secara hukum. Seharusnya kepolisian ini memproses pelaku-pelaku fitnah itu. Tapi yang aneh bin ajaib itu, malam hari klarifikasi dari Firza pagi harinya dia ditangkap," cetusnya.
Sobri menegaskan upaya-upaya untuk melemahkan tersebut tidak akan menyurutkan mental umat Islam dalam menegakkan kebenaran. Pihaknya akan tetap maju meskipun nantinya Habib Rizieq tetap akan ditahan.
"Kita umat Islam tetap bergerak menegakkankebenaran, penista agama tetap harus dihukum sebagaimana yang berlaku di Republik Indonesia. Itu komitmen kita kaum muslimin. Kita tidak akan mundur, maupun ditangkap Habib Rizieq nya ataupun tidak ditangkap. Bergerak menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi bangsa indonesia," tegasnya.
Disinggung apabila kasus penistaan agama tersebut dimenangkan Ahok, Sobri menambahkan hal itu menandakan Pemerintah tidak mampu untuk menegakkan hukum secara adil.
"Itu berarti betul-betul sebuah kebijakan yang diluar konteks keadilan ataupun juga Pemerintah tidak mampu untuk menegakkan hukum. Untuk itu tentu umat Islam akan mengambil langkah serius," tambahnya.[rmol]
loading...